Hari Selasa 16 Juli 2019 Pengadilan Negeri Trenggalek mengadakan sosialisasi Aplikasi PTSP+ dan Aplikasi ERATERANG Bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Trenggalek Kelas II, yang diikuti oleh Ketua, Wakil, Para Hakim dan Seluruh Karyawan/Karyawati Pengadilan Ngeri Trenggalek Kelas II. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi aplikasi-aplikasi ini maka akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh jajaran Pengadilan Negeri Trenggalek Kelas II terhadap aplikasi yang diterapkan oleh Mahkamah Agung yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kinerja aparatur peradilan.

Pelaksanaan Upacara Bendera hari kelahiran Pancasila tahun 2019 Pengadilan Negeri Trenggalek Bertempat di halaman Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Sabtu 1 Juni 2019, pukul 08.00 WIB, diikuti oleh seluruh warga Pengadilan Negeri Trenggalek yang terdiri dari para Hakim dan Karyawan serta Honorer dan sejumlah tamu antara lain dari Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan negeri Tangerang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, KPPN Bau-bau, pelaksanaan upacara Hari bendera memperingati lahir Pancasila kali ini dilaksanakan dalam suasana puasa. Berkat Pancasila yang berkelindan dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi dan gotong royong keberagaman yang ada menjadi suatu berkah.

Pengawasan dan surveilan kedua serta ZI Pengadilan Negeri Trenggalek dilakukan oleh Tim dari Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 9 sampai 10 April 2019 pada hari pertama pembukaan surveilan APM Pengadilan Negeri Trenggalek dibuka pukul 09.00 WIB dibuka Oleh Ketua Tim Surveilan dari Pengadilan Tinggi Surabaya Bapak Sonhaji, S.H. ada pun tim yang datang ke Pengadilan Negeri Trenggalek dari Pengadilan Tinggi Surabaya adalah, Bapak SONHAJI, S.H., Bapak HASBY JUNAIDI TOLIB, S.H., M.H., Bapak SINGIT ELIER, S.H., M.H., didampingi oleh, Ibu LILIK SITI MARLIYAH, S.H., Ibu ERLINAWATI NINGSIH, A.Md.,

Kamis, 21 februari 2019 Pengadilan Negeri Trenggalek mengadakan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. Penandatangan Piagam Zona Integritas ini sesuai tujuannya adalah mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya.